JAKARTA – Gelombang aksi buruh kembali mengarah ke Jakarta. Sebanyak hampir 50.000 buruh dari berbagai daerah menggelar demonstrasi pada Kamis (24/9/2026), untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Massa buruh berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta. Mereka bergerak menuju Ibu Kota, sebagian menggunakan sepeda motor, dengan membawa aspirasi terkait perlindungan dan kepastian hak pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, massa akan memulai aksi dari kawasan Semanggi sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, buruh bergerak menuju kawasan UOB, sebelum Grand Indonesia.
“Lokasi kumpul awalnya dari Semanggi dan kami akan menunggu delegasi di depan UOB,” ujar Andi Gani dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Andi Gani menegaskan, Bundaran Hotel Indonesia (HI) bukan menjadi lokasi utama aksi. Massa buruh juga dipastikan tidak akan masuk ke kawasan tersebut.
Menurutnya, keputusan itu diambil untuk mencegah aksi dipolitisasi serta menghindari kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok massa lainnya.
Di tengah aksi, sejumlah pimpinan konfederasi buruh juga dijadwalkan menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Bina Graha sekitar pukul 09.00 WIB. Pertemuan tersebut untuk menyerahkan petisi dan aspirasi buruh agar diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Andi Gani menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi kaum buruh kepada pemerintah, bukan gerakan untuk menggoyang atau menjatuhkan pemerintahan.
“Kami tegaskan tidak ada niatan gerakan buruh ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Ia menyebut aksi tersebut menjadi pilihan terakhir setelah buruh menempuh jalur diplomasi selama sekitar empat bulan. Andi Gani juga membantah aksi berkaitan dengan agenda dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membawa 11 tuntutan yang berkaitan dengan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Tuntutan tersebut mencakup pengupahan, kepastian kerja, outsourcing, pekerja kontrak, pemagangan, perlindungan pekerja platform, jaminan sosial, PKWT, pesangon, penguatan serikat pekerja, hingga perlindungan buruh perempuan.
Selain itu, buruh menuntut keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian utama pembangunan, penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak pekerja, perlindungan cuti haid tanpa kewajiban menyertakan surat dokter, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia.
Andi Gani mengatakan sejumlah poin pembahasan RUU telah menunjukkan perkembangan positif melalui komunikasi antara buruh, pemerintah, dan DPR. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja.
Aksi juga direncanakan berlangsung singkat. Setelah delegasi menyampaikan aspirasi dan memperoleh respons dari Istana, massa akan dibubarkan.
“Setelah penyampaian selesai di Istana, kami akan mengumumkan kepada puluhan ribu anggota kami, kami pulang. Tidak ada rencana bertahan sampai sore,” jelasnya.
Andi Gani turut mengapresiasi ruang demokrasi yang diberikan pemerintah dan aparat kepolisian bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan damai.
“Kami menghargai juga kerja keras dari menteri tenaga kerja bersama seluruh Panja Komisi IX, lalu Bapak Kapolri yang memberikan ruang demokrasi yang sangat luar biasa, asalkan aman dan damai,” pungkasnya.
